LUWU TIMUR, POSJURNALIS.COM – Melalui mantan Kades Mayoa AB (68) jajaran komunikasi pihak dompelo, provokasi masyarakat asal Kecamatan Pamona Selatan, Desa Mayoa, Sulawesi tengah dan sekitarnya, yang hadir ke gerbang perbatasan Sulteng – Sulsel, guna adakan pertemuan untuk serobot kawasan hutan wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Selasa (09/01/2024).
Rupanya berbagai bentuk asumsi yang berkelak kelok sebagai skenario, untuk yakinkan warga agar terlibat mendaftarkan diri ke dalam program yang tidak sepaham dengan Pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan langsung oleh beberapa warga dengan penuh kesal karna turut kedalamnya sebagai anggota yang telah terdaftar untuk dapatkan pembagian lahan dan rumah di wilayah Dusun Sampuraga.
” Ternyata ini program abal Abal karna tanpa campur tangan dan sepengetahuan Pemerintah” imbuh warga penuh kesal.
” Kami disuru mendaftar setor poto copy KTP dan uang administrasi, kehadiran kami juga ke lokasi perbatasan diundang untuk pertemuan dan kelanjutan program untuk membagi bagi lahan, Karna katanya mentri akan datang langsung memberikan pembebasan kawasan hutan ” Ucap kesal warga.
Pemerintah Desa Kasintuwu setelah dapatkan info tentang hal itu, langsung menyelidiki kebenarannya dan mengambil langkah pasti agar kegiatan itu tidak timbulkan dilemah yang dapat merugikan semua pihak, apalagi akan berimbas ke gangguan keamanan jelang pesta demokrasi pemilu 2024 yang sesaat lagi akan terlaksana.
Hal serupapun disampaikan oleh beberapa tokoh asal Sulteng bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga ke perbatasan itu sudah sangat keliru karna menyalai aturan, apalagi ternya bahwa program itu bukan bersumber dari pemerintah setempat yang berwenang.
” Itu sudah jelas jelas sala pak, karna wilayah yang dimaksud itu, sudah wilayahnya Sulsel, kenapa kita mau ganggu, mau cari cari masalah ” ucap tegas dengan nada kesal, tokoh asal Sulteng.
” Yang jelasnya kami selaku tokoh dari Sulteng tidak sepaham dengan warga yang berbondong bondong kesana” tambahnya.
Keterangan terpisah dari beberapa warga lainnya yang sempat turut ke perbatasan bahwa program itu melalui kelompok dompelo yang diprakarsai oleh beberapa orang untuk mengklaim lahan, sehingga diadakan pendaftaran kumpulkan Poto copy KTP dan sejumblah uang administrasi.
Mereka juga menjelaskan bahwa, Sesuai arahan penanggung jawab program ke warga Sulteng yang sudah terdaftar bahwa, besok Rabu 10 Januari 2024 mereka akan berkumpul ditenda yang di dirikan di perbatasan untuk menunggu kedatangan Mentri lakukan pembebasan.(TIM)
