LUWU TIMUR, POSJURNALIS.COM – Hadirnya ratusan warga Sulawesi tengah ke tuguh perbatasan provinsi Sulteng – Sulsel, itu tinggal wacana dalam program yang konon katanya akan menghadirkan lima Mentri semenjak 10 Januari 2024, sehingga warga Sulteng yang turut ke perbatasan mendirikan tenda sebesar mungkin, namum kegiatan itu dibubarkan oleh Tim gabungan asal Luwu Timur karna program yang mereka laksanakan tanpa sepaham dengan pemerintah.
Belakangan diketahui, melangsir dari pemberitaan Tribun Makassar bahwa, saudara Nurdin K didampingi oleh Alpin M dan Muhajir, telah serahkan lahan yang menurutnya tanah adat seluas kurang lebih 40 ribu hekto are kepada direktur CV. Watik Nahnu Berlian sekaligus tanda tangani Memorandum of Understanding (MOU) sebagai bukti kesepakatan diantara dua belah pihak di hotel MGH Makassar sejak Selasa 17 Oktober 2023 lalu.
Hal ini menandakan keprihatinan yang tinggi karna termasuk Pemdes Kasintuwu kecolongan atas kesepakatan yang telah terjalin antara Nurdin dan direktur CV.Watik Nahnu Berlian, karna lokasi atau kawasan yang ada diperbatasan provinsi itu masuk dalam wilayah Desa Kasintuwu Dusun Sampuraga Kecamatan Mangkutana.
Dalam keterangan yang dilangsir pada pemberitaan Tribun Makassar bahwa, tanah yang dimaksud itu adalah tanah Lembaga Adat Mokole Dompelo Pamona Tanah Luwu yang akan dikelola jadi percontohan pengembangan ekonomi, sehingga Nurdin sekaligus bubuhkan keterangan pada pemberitaan bahwa,
“Saya ketua adat Mokole Dompelo Pamona Tanah Luwu beserta jajara tidak pernah menunjuk serta memberikan kuasa kepada perusahaan manapun mulai dari awal sampai saat ini terkecuali CV Watik Nahnu Berlian,” ujar Nurdin Kapoa, dalam kesepakatan tersebut.
Berdasarkan hal itu pula, sehingga timbulkan komentar dari berbagai pihak termasuk masyarakat adat pamona yang ada di wilayah Sulsel yang mengatakan bahwa, minta pemerintah dan aparat yang berwenang untuk bertindak tegas serta hentikan kegiatan itu karna menurutnya dompelo itu tidak diakui oleh masyarakat adat dan kegiatannya tidak sepaham dengan pemerintah yang ada. (TIM)
